Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu,
Buat sobat yang masih setia membaca berita terkini didalam blog ini. Kali ini penulis ingin memaparkan trending issue yang ada di dunia saat ini, yaitu tentang nasib saudara kita Kaum Muslim Rohingya. Selaku Umat Islam kita adalah saudara, dan kita sepatutnya merasakan apabila ada saudara kita yang saat ini di bantai di Wilayah Rakhine Myanmar Utara.
Nyaris telunjuk seluruh dunia diarahkan pada Aung San Suu Kyi selaku penasehat utama di negara tersebut saat terjadi kekerasan pada etnis Rohingya di Myanmar. Desakan agar gelar nobel perdamaian yang diterima Suu Kyi dicabut juga terus menguat.
Padahal ada satu nama yang tak bisa dilepaskan dari pelanggaran HAM di Myanmar. Dia adalah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi seluruh angkatan bersenjata Myanmar. Aung San Suu Kyi tak memegang kendali atas pasukan. Semuanya ada di bawah Jenderal Min.
Myanmar tak pernah sepi dari aneka pemberontakan bersenjata. Ada saja daerah yang ingin memerdekakan diri dari pemerintah di Yangon dan Naypyidaw.
Junta militer tak mengenal kompromi. Operasi militer adalah jawaban dari semua suara ketidakpuasan. Tak cuma gerilyawan yang dibunuh, warga sipil juga harus merasakan tindakan represif Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar. Mulai dari relokasi paksa, pembunuhan, pemerkosaan dan kerja paksa di bawah militer.
Saat tentara Myanmar menumpas gerakan Nasionalis Karen di Kayin tahun 2006, diperkirakan setengah juta warga sipil ikut merasakan dampaknya.
Pasukan Myanmar juga berperang dengan Tentara Kemerdekaan Kachin dan perlawanan bersenjata di Kokang tahun 2014 dan 2015 lalu.
Kini di Rohingya, Jenderal Min Aung Hlaing meneruskan gaya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer. Ratusan ribu orang mengungsi. Wanita-wanita diperkosa sementara pembunuhan dan pembakaran terus terjadi.
Siapa sesungguhnya Jenderal Min Aung Hlaing?
Dia lahir dari keluarga kelas menengah tahun 1956 di Savoy, wilayah Tanintharyi. Ayahnya seorang insinyur sipil yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum Burma.
Tahun 1973, Min sempat belajar hukum di Universitas Yangon. Namun pemuda ini kemudian tertarik masuk dunia militer. Dia kemudian masuk akademi militer Burma dan lulus dengan pangkat letnan dua tahun 1977.
Konon selama di akademi militer dia kurang disukai teman-temannya karena sifatnya yang pendiam dan kurang ramah.
Karir perwira muda di bawah Junta Militer ini cemerlang. Setelah bertugas bertahun-tahun dia dipromosikan menjadi komandan divisi infanteri 44 di Thaton.
Namanya mulai dikenal saat dia menjadi komandan militer di wilayah segitiga konflik tahun 2002. Di daerah itu dia menghadapi tentara pemberontak Wa yang beraliran komunis dan tentara pemberontak Shan yang dipimpin para panglima perang lokal.
Tahun 2008 dia menjadi Mayor Jenderal dan diangkat menjadi Kepala Biro Operasi Khusus. Seluruh kendali pasukan di perbatasan menjadi tanggung jawabnya.
Tahun 2009 gencatan senjata antara tentara pemerintah dan pemberontak Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) bubar. Mayjen Min langsung menggelar operasi militer dan menghabisi para pemberontak.
Selama operasi militer, tentara pemerintah diyakini melakukan pelanggaran HAM mulai dari pembunuhan massal, pemerkosaan dan pengusiran paksa. Lebih dari 37.000 warga sipil terpaksa mengungsi ke perbatasan China.
Operasi militer ini dinilai sukses oleh komandannya. Dia segera dipromosikan menjadi Letnan Jenderal di tahun yang sama.
 |
| Jendral Min memimpin pasukan |
Tahun 2010, Min Aung Hlaing menggantikan Jenderal Shwe Mann sebagai kepala staf gabungan angkatan darat, laut dan udara. Kembali pangkatnya naik jadi jenderal bintang empat.
Dia menjadi pemimpin junta militer dan menjadi Jenderal Senior tahun 2013. Jenderal Min Aung Hlaing adalah orang yang sesungguhnya paling berkuasa di Myanmar.
Indonesia sebagai negara sahabat Myanmar yang sudah kurang lebih 70 tahun hidup bertetangga, merasa prihatin dengan kondisi politik yang ada di Myanmar saat ini. Karena banyaknya desakan dari kelompok masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah kaum Muslim dan juga desakan dari anggota DPR, maka Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berhasil menemui sang jenderal senior ini. Menlu menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.
Jenderal Min tetap bersikeras apa yang pasukannya lakukan di Rakhine adalah dalam rangka memburu pemberontak ARSA yang melakukan tindakan teror di Rakhine. "Para ekstrimis Bengali itu melakukan serangan di wilayah Buthitaung dan Maungdaw," kata Min. Namun dia berjanji akan mempertimbangkan akses bagi bantuan kemanusiaan yang diminta oleh Menlu Retno.
Menlu Retno bertolak ke Kota Nay Pyi Taw menemui Aung San Suu Kyi memulai pembicaraan dan menyampaikan pesan perdamaian dan langkah penyelesaian konflik Myanmar dari Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan dengan penasehat utama atau State Conselor Daw pemerintah Myanmar ini, Menlu Retno menyampaikan apa yang disebutnya formula 4+1 untuk Rakhine State.
Pertama, mengembalikan stablitas dan keamanan di Rohingya. Kedua menahan diri menggunakan kekerasan. Ketiga perlindungan kepada semua warga negara di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama. Dan keempat membuka akses bantuan keamanan.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," ujar Menlu Retno, Senin (9/4). Menlu berharap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa terkecuali. Dia mengatakan, bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah di mana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan harus didahulukan. Selain itu, Menlu Retno mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Siapakah Pemberontak ARSA yang di buru Jendral Min?
Kelompok militan yang bernama Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) itu mengaku bertindak atas nama warga Rohingya - namun siapa sebenarnya mereka?
Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) beroperasi di Negara Bagian Rakhine di Myanmar utara, tempat mayoritas-Muslim Rohingya menghadapi persekusi. Pemerintah Myanmar menolak memberikan mereka kewarganegaraan dan memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Bentrokan terjadi secara berkala di antara kelompok-kelompok etnik, namun tahun lalu sebuah kelompok pemberontak bersenjata Rohingya berkembang. ARSA, yang sebelumnya dikenal dengan nama lain termasuk Harakah Al-Yaqin, telah membunuh lebih dari 20 petugas polisi dan anggota pasukan keamanan.
Pada 25 Agustus, kelompok itu menyerang pos-pos polisi di Negara Bagian Rakhine, membunuh 12 orang dalam serangan terbesar mereka hingga saat ini. Hasilnya, memicu sebuah serangan balik dari aparat keamanan.
Pemerintah menyebut kelompok ini sebagai organisasi teroris dan mengatakan pemimpin-pemimpinnya telah dilatih di luar negeri. Kelompok Krisis Internasional (International Crisis Group, ICG) juga mengatakan bahwa para anggota ARSA telah dilatih di luar negeri.
Pemimpinnya adalah Attaullah Abu Ammar Jununi, lahir dari orang tua Rohingya di Karachi, Pakistan, dan dibesarkan di Mekah, Arab Saudi. Meski begitu, seorang juru bicara kelompok ini membantah hal ini dan mengatakan ke Asia Times bahwa kelompok ini tidak ada hubungannya dengan kelompok jihad dan hanya berjuang untuk orang Rohingya agar diakui sebagai sebuah kelompok etnik.
Kapan ARSA berdiri?
Juru bicara ARSA yang berbicara ke Asia Times mengatakan bahwa ARSA telah melatih orang sejak 2013. Namun serangan pertama mereka adalah pada Oktober 2016, saat mereka membunuh sembilan petugas polisi.
Apakah misi ARSA?
ARSA mengatakan kelompok itu bertujuan untuk "membela, menyelamatkan dan melindungi" kelompok Rohingya dari penindasan negara. Aksi pembelaan itu "sejalan dengan prinsip pertahanan diri".
ARSA juga menolak label teroris dengan mengatakan bahwa kelompok itu tidak menyerang penduduk sipil. Meski begitu, ada beberapa laporan bahwa kelompok itu membunuh informan saat melatih anggotanya. ICG mengatakan anggota ARSA adalah laki-laki muda Rohingya yang marah terhadap respons pemerintah Myanmar saat kerusuhan yang mematikan pada 2012.
Anak-anak muda yang berusaha meninggalkan area itu dulunya bisa melakukannya dengan menggunakan kapal ke Malaysia, namun Angkatan Laut Malaysia memblokir rute itu pada 2015. Hal ini menyebabkan ribuan orang terdampar di laut dan, kata ICG, yang lain mempertimbangkan untuk melakukan kekerasan.
Dalam kondisi kemiskinan ekstrem, tanpa kewarganegaraan dan pembatasan pada pergerakan orang Rohingya, ARSA beraksi. Konsekuensinya, aparat keamanan membalas kekerasan dengan kekerasan.
Sebuah laporan PBB pada Februari mendeskripsikan "kekejaman yang menghancurkan" dari para prajurit yang telah memukuli, memperkosa dan membunuh orang-orang sejak wilayah Rakhine ditutup setelah serangan Oktober 2016.
Pelapor khusus PBB mengenai situai HAM di Myanmar telah mengatakan bahwa skala penghancuran saat ini "jauh melebihi" tahun lalu.
Apa efek dari serangan balasan sejauh ini?
Serangan ke pasukan keamanan telah memicu kekerasan dari pihak militer, yang mengatakan bahwa mereka berjuang melawan militan yang menyerang penduduk sipil. Lebih dari 100.000 orang Rohingya telah meninggalkan desa mereka dan menyeberang perbatasan ke Bangladesh, tempat kamp-kamp pengungsian terisi penuh.
Banyak dari mereka mengatakan militer dibantu biksu Buddha, telah meratakan desa-desa dan membunuh warga sipil. Pemerintah mengatakan kelompok Buddha dan Hindu juga telah meninggalkan daerah itu akibat kekerasan yang ada.
 |
| Posisi Wilayah Rakhine di Myanmar |
Akses media ke Rakhine, tempat terjadinya kekerasan, sangat terbatas, membuat sulit untuk memverifikasi situasi di lapangan.
Para aktivis dan politikus di seluruh dunia telah menyatakan keprihatinan mereka atas situasi pengungsi ini, dari kekurangan tempat bernaung, air dan makanan. Ada laporan anak-anak terluka akibat ranjau darat saat mereka berusaha meninggalkan negara itu.
Seorang perwakilan PBB, dan penerima Nobel Perdamaian Malala Yousafzai, meminta pemimpin de facto Myanmar, Aun Sang Suu Kyi, untuk menghentikan kekerasan yang ada. Suu Kyi sebelumnya mengatakan bahwa ada "banyak kekerasan" di area itu namun pembersihan etnik adalah "terminologi yang terlalu kuat" untuk digunakan.
Semoga bermanfaat,
DK
Sumber:
No comments:
Post a Comment